Presiden FIFA, Gianni Infantino, bersikeras bahwa ‘semua diterima di Qatar’ ketika jam hitung mundur digital dipajang di Doha untuk menandai satu tahun hingga pembukaan Piala Dunia 2022 yang kontroversial, yang pertama diadakan di Timur Tengah.

Pertandingan pembuka akan berlangsung 21 November 2022 di Stadion Al Bayt berkapasitas 60.000 orang.

Kepala badan sepak bola dunia mengajak penggemar LGBTQ+ dan yang lain untuk menghadiri turnamen dan ‘terlibat dan berbicara dan meyakinkan’ dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan negara teluk Arab.

“Kami tidak dapat berpikir bahwa jika kami tinggal di rumah dan hanya mengkritik, segalanya akan berubah. Segalanya telah membaik. Segalanya akan terus membaik,” katanya.

Pada acara pada Minggu malam, legenda sepak bola seperti David Beckham dan Samuel Eto’o menyaksikan pertunjukan drone dari dermaga di West Bay Doha saat penyelenggara menjanjikan turnamen ‘spektakuler’.

Tetapi di sela-sela para pejabat bersikap defensif tentang masalah-masalah utama yang telah mengganggu turnamen selama bertahun-tahun, termasuk undang-undang anti-LGBTQ+, kesejahteraan pekerja migran dan tuduhan korupsi di Qatar.

Advertisement

Nasser Al Khater, CEO Piala Dunia 2022, membela catatan negara itu dalam meja bundar virtual dengan wartawan pada hari Sabtu (20/11/2021).

“Qatar telah diperlakukan tidak adil dan diteliti selama beberapa tahun terakhir,” kata Al Khater.

Dia membantah tuduhan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat bahwa suap telah dibayarkan untuk mengamankan suara ketika Qatar diberikan hak menjadi tuan rumah pada tahun 2010.

Dia juga membela kemajuan negara dalam hak asasi manusia, menunjuk pada reformasi tenaga kerja baru-baru ini, tetapi memperingatkan bahwa ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Amnesty International baru-baru ini mengatakan bahwa reformasi perburuhan tersebut belum memperbaiki kehidupan pekerja dan bahwa praktik seperti pemotongan gaji dan meminta pekerja untuk berganti pekerjaan masih menjadi hal yang biasa. Dan pemerintah Qatar menolak temuan Amnesty.

Pada Jumat lalu (19/11/2021), Organisasi Buruh Internasional mengatakan Qatar tidak serius menyelidiki dan melaporkan kematian para pekerja di negara itu.

Advertisement
Comments